Thursday, July 13, 2006

The Man in the Hot Seat, Can Indonesia's Nurhadi meet expectations?

IT HAS BEEN A baptism of fire for Cyril Nurhadi, the 35-year-old head of the Jakarta Stock Exchange. In June, two months after he became president, Bapepam, the agency that regulates Indonesia's capital markets, expressed "regret" over the JSX's failure to probe a 96% one-day price surge in the shares of medium-sized Bank Mashill. In July, political unrest in the capital brought trading to a virtual standstill. More recently, the bourse was criticized over deals involving two other companies, one of them the $6-billion conglomerate Lippo.

Nurhadi admits that the JSX can be more efficient. "At the moment, the [investigation] process is perhaps not carried out as properly as people expect," he says. "We have to search for the reason for the [unusual] price movements and we need a tool to do that. This is the area we're trying to strengthen to increase the confidence of the market." He has pledged improvements in surveillance and "close monitoring of price fluctuations of each listed company." The exchange already has the equipment for the task. The new building it moved into last year has a fully computerized trading floor.

So why didn't the JSX take action when Mashill's price jumped from $0.59 to $1.16 on April 8? The bank was a takeover target of some high-profile investors including Tito Sulistio, a commissioner at the Surabaya bourse, and President Suharto's daughter Siti Hediati Prabowo. The bourse was alerted, says Nurhadi, but it was unclear whether Sulistio and his partners were acting in concert. Taken separately, their purchases did not reach the 5% level that requires stock-exchange notification. "Severe punishment in terms of administrative fines have been given to Bank Mashill," says Nurhadi. Bapepam ordered the bank to pay $3,000 for failing to disclose a Mashill director's intention to sell shares. Sulistio's group has aborted its bid for Mashill. The stock now trades at $0.88.

Questions have also been raised about the propriety of a Surabaya bourse official like Sulistio buying and selling stocks in Jakarta. But there is no regulation that prevents exchange commissioners from trading. "We can't accuse him of unethical conduct," says a senior broker, "though arguably there should be such a rule, since it would raise confidence in the market."
There have been other controversies. In June, the share price of packaging firm Super Indah Makmur nearly tripled in three weeks.

Singapore-based VDH group later bought a big stake in the company. Indonesian legislators asked why JSX did not investigate the price rise. In September, Nurhadi got flak over the restructuring of Lippo Bank, a subsidiary of the Lippo Group. When the proposal was first presented, Lippo quoted two brokerages as praising the transaction. "This was price-sensitive information," argues an analyst. "The brokerages obviously had the news hours before the rest of us."

What is a stock exchange to do? Continue to strengthen its systems and strive to be more vigilant, says Nurhadi. He notes that the bourse was on top of things when tobacco firm HM Sampoerna raised to 15% its stake in auto-to-agribusiness conglomerate Astra International in September: "They have to report to the exchange, and they did." But as more takeovers are launched and the rights of minority shareholders seemingly are not safeguarded, people may start mistrusting Indonesia's corporate elite, warns one investor. A geologist who studied business in the U.S. and then headed a government-owned finance firm, Nurhadi has his work mapped out.

Sumber : AsiaWeek

Wednesday, July 12, 2006

Wiranto Membantah Terlibat Kasus BNI

Rumor keterlibatan Jenderal Purnawirawan TNI Wiranto menerima aliran dana dari penjualan rumah seorang tersangka kasus Bank Negara Indonesia terus bergulir. Dalam hal ini, seorang anggota tim sukses konvensi calon presiden Partai Golkar, Tito Sulistio, menjual rumah dan dibeli oleh seorang tersangka kasus Letter of Credit fiktif BNI.

Wiranto mengaku dirinya tak terlibat dalam kasus penjualan tersebut. Apalagi, penjualan tersebut terjadi beberapa bulan sebelum Tito menjadi staf kampanyenya. Bantahan tersebut dikemukakan Wiranto di sela-sela silaturahmi dengan sejumlah pimpinan media massa di Gedung Jakarta Media Center, Jakarta Pusat, Senin (10/11).

Menurut Wiranto, hal tersebut seharusnya hanya berhubungan dengan Tito yang menjual rumah dan mendapatkan duitnya melalui transfer BNI. Apalagi, hasil dari penjualan tersebut hanya dinikmati dan digunakan oleh keluarga Tito. "Saya sama sekali tak mengutak-atik dan tak terkait dengan uang hasil penjualan tersebut," ujar bekas Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ini era Presiden B.J. Habibie.

Kasus keterlibatan mantan orang nomor satu di TNI ini muncul setelah polisi berniat memanggil semua tokoh yang terlibat kasus pengucuran dana BNI untuk dimintai kesaksian. Namun, Direktur Ekonomi Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Polisi Samuel Ismoko mengaku, pemeriksaan terhadap Wiranto masih lama. Kini Mabes Polri masih berkonsentrasi memeriksa para saksi dan tersangka yang sudah ditahan [baca: Pemerintah Mencari Bankir Andal untuk BNI].(ORS/Budi Rachmat dan Muhammad Guntur)

Sumber : Liputan 6 SCTV

Mantan Direktur CMNP Diperiksa 10 Jam oleh KPK

Mantan Direktur PT Citra Marga Nusaphala Persada atau CMNP Teddy Kharsadi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama 10 jam, Jumat (3/2).
Teddy ditanya soal pertimbangan direksi untuk melakukan transaksi pertukaran saham CMNP. Transaksi pertukaran itu ditandatangani oleh Tito Sulistio dan Teddy Kharsadi selaku Direktur PT CMNP.

Akan tetapi, seusai pemeriksaan, Teddy menolak memberikan keterangan kepada wartawan. Ia hanya mengatakan saat ini dirinya memilih untuk tidak berbicara supaya proses penyelidikan KPK berjalan lancar dan agar tidak membentuk opini publik.

Berdasarkan Laporan Audit Khusus PT CMNP yang diperoleh Kompas, pada Mei 1999 CMNP melalui PT Bhakti Investama Tbk mengadakan perjanjian penjualan dan pembelian surat berharga dengan Drosophila Enterprise Pte Ltd. Laporan audit khusus itu dilakukan oleh AAJ Associates. Berdasarkan perjanjian tersebut, perusahaan menjual surat berharga dalam bentuk ”obligasi CMNP II tahun 1997 dengan tingkat bunga tetap” dengan nilai nominal Rp 189 miliar.

Rinciannya, middle term notes (MTN) Bank CIC dengan nilai nominal Rp 153,5 miliar dan menerima pembayaran dalam bentuk negotiable certificate deposits (NCD) yang diterbitkan oleh PT Bank Unibank Tbk dengan nilai nominal 28 juta dollar AS. NCD tersebut tidak dikenai bunga dan jatuh tempo pada 9 Mei 2002 dan 10 Mei 2002.

Berdasarkan laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh PT Bhakti Investama Tbk, transaksi telah dilaksanakan antara CMNP dan Drosophila Enterprise Pte Ltd. Dalam transaksi itu Bhakti Investama bertindak selaku perantara perdagangan, sedangkan Drosophila adalah pemilik NCD Unibank.

Audit khusus tersebut berdasarkan hasil wawancara dan penelitian terhadap perusahaan melalui registrar office di Singapura. Dari wawancara dan penelitian tersebut ditemukan bahwa Drosophila Enterprise Pte Ltd adalah perusahaan yang berdomisili di Singapura dan bergerak di bidang perdagangan dan merupakan special purpose vehicle yang dimiliki oleh PT Bhakti Investama.

Berdasarkan anggaran dasarnya, Drosophila biasa digunakan oleh PT Bhakti sebagai intermediary dalam pelaksanaan swap transaction. (VIN)

Sumber : Kompas

Tuesday, July 11, 2006

Tersangka Kasus BNI Membeberkan Keterlibatan Wiranto

Dugaan keterlibatan Jenderal Purnawirawan TNI Wiranto dalam Kasus Letter of Credit Bank Negara Indonesia diungkap mantan Kepala Pelayanan Konsumen Luar Negeri BNI Kebayoran Baru Edi Santoso. Edi mengaku dijanjikan Adrian Waworuntu bakal menjabat Direktur BNI jika Wiranto terpilih sebagai presiden.

Janji itu disampaikan dalam dua kali pertemuan dengan Wiranto sebelum dana L/C cair. Pengakuan Edi disebarluaskan oleh Herman Kadir, kuasa hukum Edi, kepada pers di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/11). Tiga lembar surat pernyataan yang dibagikan Herman merinci pertemuan Edi Santoso, Adrian Cs, dan Wiranto.

Menurut Herman, kedua pertemuan dikoordinir oleh Adrian, Edi Baso, dan Maria Pauline. Pertemuan pertama dilakukan di kantor Adrian di Jalan Talang Betutu, Jakarta Pusat, akhir Maret 2003 dan sekaligus menjadi ajang perkenalan perdana antara Edi Santoso dan Wiranto. Materi perbincangan berkisar kesiapan Wiranto menjadi calon presiden, tapi tak memiliki modal untuk kampanye. Adrian dan Pauline menyatakan siap menggalang dana untuk memuluskan jalan Wiranto.

Rapat berikutnya digelar di Kantor BNI dan di rumah Adrian di kawasan Kemang, Jaksel, sekitar April silam. Agenda pertemuan tetap membahas dana kampanye untuk memuluskan jalan Wiranto menuju kursi Presiden. "Ada iming-iming dari Adrian dan Pauline, ya statement kalau perjuangan berhasil, ada jabatan tertentu-lah," kata Herman, mengutip pengakuan Edi. Sayang, Edi tak merinci lebih jauh aliran dana L/C fiktif itu. Herman menjelaskan, pengakuan keterlibatan Wiranto dibuat karena kliennya melihat banyak pihak hendak cuci tangan dalam kasus jebolnya dana BNI senilai Rp 1,7 triliun.

Herman juga yakin bahwa Edi bakal dijadikan kambing hitam oleh pihak-pihak tersebut. Dia mendesak agar Direktur Utama BNI Saefuddin Hasan diperiksa, karena Edi sempat menjelaskan pencairan dana sebelum kasus itu mencuat ke permukaan. Pengakuan Edi Santoso tadi belum dapat dikonfirmasi kepada Wiranto. Reporter SCTV tidak dapat menghubungi seorang pun panitia kampanye Wiranto.

Telepon genggam Tito Sulistio, Manajer Media mantan Panglima Angkatan Darat itu, juga sulit dihubungi. Rumor keterlibatan Wiranto mengemuka sejak polisi menangkap beberapa tersangka. Wiranto disebut-sebut terlibat jual beli rumah atas nama Tito Sulistio, yang juga menjadi tersangka Kasus L/C fiktif BNI.

Tuduhan ini dibantah Wiranto. Dia mengaku tidak terlibat transaksi penjualan rumah yang dilakukan Tito. Apalagi, penjualan tersebut terjadi beberapa bulan sebelum Tito menjadi staf kampanyenya [baca: Wiranto Membantah Terlibat Kasus BNI]. Menurut Wiranto, hal tersebut seharusnya hanya berhubungan dengan Tito yang menjual rumah dan mendapatkan duitnya melalui transfer BNI.

Apalagi, hasil dari penjualan tersebut hanya dinikmati dan digunakan oleh keluarga Tito. "Saya sama sekali tak mengutak-atik dan tak terkait dengan uang hasil penjualan tersebut," ujar bekas Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan era Presiden B.J. Habibie ini, awal November silam.(KEN/Nina Bahri dan Anto Susanto)

Sumber : Liputan 6 SCTV

Dalang Pembobol BNI Ditangkap

Adrian Herling Waworuntu (53), pemilik PT Gramarindo yang diduga aktor intelektual skandal pembobolan L/C BNI senilai Rp 1,7 triliun, akhirnya ditangkap tanpa perlawanan di sebuah lokasi di Jakarta, Selasa (18/11) malam.

Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabibpenum) Kombes Pol Zainuri Lubis membenarkan adanya penangkapan Adrian di Jakarta. Zainuri belum bersedia menyebutkan lokasi ditangkapnya pelaku penting kasus BNI itu.

"Penangkapan Adrian berkat informasi warga, kemudian berhasil dikembangkan petugas di lapangan. Sampai saat ini, yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan intensif tim penyidik Bareskrim," kata Zainuri kepada Pembaruan, Rabu (19/11) pagi.

Sebelum ditangkap, Adrian sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) karena sudah beberapa kali mendapat surat panggilan polisi untuk pemeriksaan, tetapi ia tidak pernah hadir. Bahkan polisi sempat minta bantuan Interpol untuk menangkap Adrian.

Sebenarnya, tempat persembunyian Adrian sudah lama diketahui pihak polisi. Namun untuk menangkapnya bukan pekerjaan mudah karena Adrian selalu dalam pengawalan ketat pengawalnya.

Mabes Polri kini juga terus memfokuskan untuk bisa menangkap dalang pembobol BNI lainnya, Maria Pauliene Lumowa yang juga Direktur PT Gramarindo Mega Indonesia. Maria disebut-sebut masih bersembunyi di Indonesia.

Menjawab soal pernyataan tertulis mantan kepala pelayanan nasabah luar negeri BNI cabang Kebayoran Baru, Edi Santoso bahwa Adrian sempat menjadi perantara pertemuan Edi dan sejumlah tersangka kasus BNI lainnya dengan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Wiranto, Zainuri mengatakan, sejak awal pemeriksaan, Edi Santoso tidak pernah mengungkapkan hal itu.
Bertemu Wiranto

Sementara itu, dalam pengakuan yang ia tulis dengan tangan, Edi mengakui dirinya bersama lima tersangka kasus pembobolan L/C Bank BNI cabang Kebayoran Baru sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik Mabes Polri, dua kali bertemu dengan Wiranto di Jakarta.

Pertemuan para tersangka skandal BNI itu diprakarsai oleh Adrian Herling Waworuntu yang juga Direktur PT Sindho Group. Edi bertemu dengan Wiranto pertama pada akhir Maret 2003 atas ajakan Adrian di sebuah tempat di Jalan Talang Betutu, Jakarta Pusat.

Pertemuan kedua Edi bersama Wiranto beserta enam tersangka lainnya, terjadi pada April 2003 di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Pertemuan kedua ini dihadiri antara lain, Direktur PT Tri Ranu Caraka Jeffry Baso, Direktur PT Gramarindo Mega Indonesia Olllah Abdullah Agam, Direktur PT Gramarindo Group, Maria Pauliene Lumowa, Edwin Sukowati, dan beberapa Ketua Partai politik dan pengusaha. Topik pembicaraan soal rencana Wiranto sebagai calon presiden (capres) tahun 2004. Edi telah meminta kepada tim pengacaranya untuk dapat memasukkan surat tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasusnya.

Menurut Edi, dirinya juga sempat dipertemukan Adrian dengan Menteri Pertanian Bungaran Saragih, di ruang VIP Bandara Soekarno-Hatta pada awal Maret 2003 dengan agenda pertemuan membahas rencana bisnis dan pengembangannya. Edi diperperkenalkan sebagai banker.

Untuk pertemuan dengan Wiranto, kata Edi, membahas soal kesiapan calon presiden (capres). Guna lancarnya persiapan capres maka Adrian dan Maria menyatakan siap menggalang penghimpunan dana mendukung pencalonan capres tersebut.

Adrian, Pauliene dan Jeffry juga beberapa kali menceritakan kepada Edi tentang hubungan mereka dengan Ibu Megawati, Bapak Taufik Kiemas, Menhub (Bpk Agum) Menperindag Rini MS Soewandi, Kepala BIN Hendro Priyono, Gubernur BI dan sejumlah anggota komisi di DPR.

Bahkan Edi akan disponsori oleh Adrian dan Maria untuk menjadi Direktur BNI. Edi menilai, para pengusaha tersebut mengenal baik para pejabat yang ia sebutkan di atas. Sehingga tidak mungkin mereka akan mengorbankan reputasinya untuk tujuan negatif, menjerumuskan atau menjebak Edi dan teman-temannya di kantor BNI.

Dari Malang, Jawa Timur, Wiranto membantah kenal dengan Edi Santoso "Saya sama sekali tidak tahu-menahu tentang pembobolan L/C BNI itu, apalagi sampai ikut terlibat dan saya juga tidak pernah merasa kenal dengan Edi Santoso.

Kalau ada yang mengatakan saya ada kaitan dengan mereka berarti ada yang berusaha menyeret saya masuk dalam kasus BNI ini, tapi nyatanya saya tidak terlibat," kata Wiranto usai bertemu dengan Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi di Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Malang, Selasa (18/11)malam.

Wiranto juga membantah dirinya pernah melakukan pertemuan secara khusus sebanyak dua kali di Jalan Talang Betutu maupun di Kemang dengan Edi Santoso maupun pihak lain yang berkaitan dengan L/C BNI. Apa pertemuan tersebut untuk penggalangan dana dalam rangka menyukseskan kampanye dirinya sebagai Presiden RI periode 2004-2009.

Ia juga membantah bahwa aliran dana untuk menyukseskan kampanye pencalonannya sebagai presiden selain dari LC BNI fiktif tersebut melalui penjualan rumah Tito Sulistio (tim sukses Wiranto). (G-5/Ant)

Sumber : Suara Pembaruan

Kampanye Capres di TV Manipulasi Fakta

Iklan "kampanye" calon presiden dari Partai Golongan Karya Jenderal (Purn) Wiranto yang ditayangkan sebelum masa kampanye dinilai telah memanipulasi fakta. Iklan yang dimaksudkan untuk penggalangan dukungan itu dibuat dengan memotong fakta sehingga merugikan publik yang tidak paham mengenai peristiwa kerusuhan Mei 1998.

Penilaian tersebut dikemukakan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Bimo Nugroho, Selasa (25/5). "Ada manipulasi kemasan dalam iklan kampanye Wiranto. Fakta yang ada di seputar kerusuhan Mei 1998 dipotong-potong dan diarahkan untuk mendapatkan dukungan. Interpretasi yang dimanipulasi tersebut merugikan publik karena fakta yang ditampilkan diambil sepotong-sepotong," ujar Bimo dalam diskusi aturan kampanye di Jakarta.

Bimo menilai, munculnya manipulasi fakta dalam iklan "kampanye" merugikan publik disebabkan juga karena kelambanan KPI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat aturan. Dengan munculnya iklan "kampanye" Wiranto, publik yang tidak mengerti peristiwa kerusuhan Mei 1998 dirugikan karena mendapat informasi keliru.

"Kita tahu, pada Mei 1998 terjadi kerusuhan besar dan aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri, gagal menjaga keamanan. Kita lihat dalam iklan itu, Wiranto seolah-olah sangat hebat karena tidak memanfaatkan kesempatan yang terbuka untuk memperebutkan kekuasaan," ujar Bimo.

Atas pelanggaran ini, Bimo meminta agar KPU mengambil tindakan keras. Akan tetapi, Ketua Kelompok Kerja Kampanye KPU Hamid Awaludin mengaku tidak bisa menindak sejumlah hal yang dinilai sebagai pelanggaran tersebut karena tidak memenuhi unsur kampanye secara kumulatif seperti diatur dalam SK KPU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kampanye.

Atas penilaian KPI, anggota Tim Sukses Wiranto, Tito Sulistio, mengatakan, iklan Wiranto tidak menggunakan peristiwa kerusuhan Mei 1998 sebagai latar belakang seperti ditangkap Bimo. Apa yang disampaikan Wiranto mengenai tidak akan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memperebutkan kekuasaan merupakan dokumentasi umum. (INU)

Sumber : Kompas 26/05/04

Penjelasan Bapepam Kasus Saham PT Bank Mashill Utama

Pada kurun waktu tanggal 8 s/d 9 April 1996 telah terjadi penjualan saham PT Bank Mashill Utama yang dilakukan oleh direkturnya yaitu Sdr. Leo Yasin Satiadi sejumlah 150.000 saham dan PT Sumatra Central Prima selaku salah satu Pemegang Saham Utama PT Bank Mashill Utama sejumlah 26.069.500 saham.

Sementara itu, pada tanggal 9 April 1996, 2 (dua) perusahaan asing yaitu Castlemere Enterprises Ltd. dan Duncanmill Holdings Inc., telah melakukan pembelian saham PT Bank Mashill Utama melalui PT Bursa Efek Jakarta sejumlah 33.698.000 saham. Pada kurun waktu tanggal 1 s/d 9 April 1996, aktivitas perdagangan di Bursa Efek mengalami peningkatan yang sangat taiam, dimana harga mengalami peningkatan dari harga terendah sebesar Rp 1.375,- pada tanggal 1 April 1996 menjadi Rp.2.700 pada tanggal 9 April 1996 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 96,4% dalam 6 hari bursa.

Peningkatan paling besar terjadi pada tanggal 9 April 1996 dari Rp.1.950 menjadi Rp.2.700. Berdasarkan transaksi tanggal 8 dan 9 April 1996 serta transaksi yang dilakukan pada tanggal 10 s/d 15 April 1996 dan tanggal 23 April 1996, Duncanmill Holdings Inc. yang sahamnya diwakiil kepentingannya oleh Sdr. Tito Sulistio memiliki saham PT Bank Mashill Utama sebesar 19.341.000 saham (17,78%). Sementara Castlemere Enterprises Ltd yang sahamnya diwakili kepentingannya oleh Sdr. Amir Gunawan memiliki saham PT Bank Mashill Utama sebesar 18.004.000 saham (16,55%).

Bahwa selama kurun waktu sampai dengan tanggal 9 Aprill 1996 dimana terjadi peningkatan aktivitas perdagangan saham PT Bank Mashill Utama, tidak ada pernyataan dari PT Bank Mashill Utama kepada masyarakat yang menjelaskan ada atau tidak adanya peristiwa atau kejadian yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kegiatan perdagangan yang luar biasa tersebut, meskipun salah seorang Direktur PT Bank Mashill Utama yang merangkap sebagai komisaris PT Sumatra Central Prima telah mengetahui tentang adanya fakta-fakta material berkaitan dengan penjualan saham dalam jumlah yang besar oleh PT. Sumatra Central Prima selaku pemegang saham utama.

Meskipun transaksi dimaksud dilakukan melalui Bursa Efek Jakarta, tetapi Bursa Efek Jakarta tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh kejelasan tentang sebab-sebab lonjakan harga dimaksud. Bahwa pembelian dan penjualan saham PT Bank Mashill Utama yang dilakukan oleh Pihak-Pihak tersebut diatas telah dilaporkan dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dari Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana Pihak pembeli dalam hal ini Castlemere Enterprises Ltd. dan Duncanmill Holdings Inc. telah melaporkan ke Bapepam masing-masing pada tanggal 17 April 1996 (Castlemere Enterprises Ltd.) serta tanggal 18 April 1996 dan 1 Mei 1996 (Duncanmill Holdings Inc.), namun demikian Pihak-Pihak dimaksud tidak mengumumkan keinginannya untuk membeli atau menjual saham sebelum transaksi.

Bahwa pada tanggal 10 April 1996 terdapat publikasi di harian Neraca yang menjelaskan kepada publik untuk pertama kali bahwa sejumlah besar saham PT Bank Mashill Utama telah dijual dan terdapat rumor bahwa sedang dilakukan pengambilalihan atas bank tersebut. Surat kabar tersebut juga memuat informasi bahwa Direktur PT Bank Mashill Utama tidak tahu siapa yang menjual dan siapa yang membeli. Setelah itu, sejumlah publikasi muncul di media massa yang menyatakan bahwa transaksi dimaksud mungkin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yaitu penawaran tender, perdagangan orang dalam dan tindak pidana lainnya di bidang Pasar Modal.

Bahwa setelah tanggal 10 April 1996, terdapat pemberitaaan di media massa yang menyatakan bahwa Sdr.Tito Sulistio yang mewakiii kepentingan Duncanmill Holdings Inc. yang juga Komisaris dari PT Bursa Efek Surabaya dan Sdr. Amir Gunawan yang mewakili kepentingan Castlemere Enterprises Ltd. berkeinginan untuk mengusulkan perubahan angota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk penambahan jumlah anggota Direksi dari 4 orang anggota Direksi menjadi 6 orang anggota Direksi serta pemecahan nominal saham dari Rp. 1 000,- menjadi Rp.500,-

Selain itu, dalam media massa juga diungkapkan bahwa semula Duncanmill Holdings Inc. yang kepentingannya diwakili oleh Sdr Tito Sulistio, berniat untuk melakukan penguasaan saham PT Bank Mashill Utama, namun karena keluarga Karta Widjaja tidak bermaksud untuk menjual saham PT Bank Mashill Utama yang dimilikinya maka Duncanmill Holdings Inc. menawarkan untuk menjual sahamnya kepada Castlemere Enterprises Ltd. Selanjutnya diberitakan pula bahwa Castlemere Enterprises Ltd. kemungkinan akan melakukan pembelian saham tersebut melalui Penawaran Tender.

Sehubungan dengan transaksi dimaksud, Bapepam telah melakukan penelitian untuk memperoleh bukti-bukti termasuk keterangan dari Pihak-pihak yang terkait serta penelitian atas data dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi saham PT Bank Mashill Utama tersebut guna menentukan ada tidaknya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain itu penelitian juga dimaksudkan untuk menentukan kecukupan prosedur pengawasan dan kecepatan Bursa Efek dalam mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengawasan perdagangan Efek di Bursa Efek.Secara singkat, berkenaan dengan transaksi saham PT. Bank Mashill Utama tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
1 .
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam terhadap pembelian saham yang dilakukan oleh Castlemere Enterprises Ltd. dan Duncanmill Holdings Inc. menunjukkan bahwa masing-masing pembeli tersebut memiliki 17,78% dan 16,55%, yang berarti pemilikan masing-masing kurang dari 20%. Di samping itu berdasarkan fakta yang ada yang disampaikan kepada Bapepam oleh kedua perusahaan tersebut, menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tidak terafiliasi antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu jika dikaitkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1055/KMK.013/1989, Castlemere Enterprises Ltd. dan Duncanmill Holdings Inc. tidak dibenarkan untuk memiliki saham PT Bank Mashill melebihi 49%, mengingat kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan asing. Dengan demikian secara teoritis dari sisi pemilikan tidak dimungkinkan kedua perusahaan tersebut untuk mengendalikan PT Bank Mashill Utama selama pemilikan keluarga Karta Widjaja lebih dari 50%.

Dengan adanya penegasan dari Pihak keluarga Karta Widiaia bahwa yang bersangkutan tidak bermaksud untuk melepaskan sahamnya yang mencapai mayoritas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian secara efektif sampai dengan saat ini tidak akan berpindah dari keluarga Karta Widjaja. Dengan demikian pemenuhan ketentuan mengenai Penawaran Tender sehubungan dengan transaksi dimaksud melalui Bursa Efek sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.85 tanggal 24 Januari 1996 tidak merupakan suatu keharusan.

Di samping pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran peraturan mengenai Penawaran Tender, Bapepam juga melaksanakan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Manipulasi Pasar dan ketentuan mengenai pemberian pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam tidak ditemukan adanya unsur-unsur yang menunjukkan bahhwa transaksi dari kedua perusahaan tersebut adalah transaksi semu berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Perantara Pedagang Efek.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi adalah riil yang dilakukan atas dasar kekuatan permintaan beli dan jual. Selain itu transaksi tersebut telah diselesaikan melalui PT.Kliring Deposit Efek Indonesia dalam pengertian bahwa pihak pembeli telah membayar harga dan menerima saham yang ditransaksikan, dan pihak penjual telah menyerahkan saham dan menerima pembayaran atas transaksi saham dimaksud.

Bapepam juga telah meneliti pemberitaan di berbagai media massa mengenai pernyataan atau keterangan Sdr.Tito Sulistio dan Sdr.Amir Gunawan pada bulan April dan Mei 1996. Di samping itu, Bapepam juga melakukan penelitian terhadap penjelasan atau laporan dari Sdr. Tito Sulistio dan Sdr. Amir Gunawan. Dari penelitian tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran bahwa pernyataan atau keterangan yang diungkapkan tersebut adalah tidak benar atau menyesatkan.

Secara khusus Bapepam juga melakukan penelitian terhadap Sdr.Tito Sulistio yang pada saat transaksi dilaksanakan menjabat sebagai Komisaris PT Bursa Efek Surabaya dan Komisaris PT Kliring Deposit Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan khususnya yang berhubungan dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan go publik dapat ditafsirkan sebagai transaksi yang bersifat kontroversial. Bahwa sebagai komisaris bursa, yang bersangkutan seharusnya lebih berhati-hati dalam mengambil sikap dan tindakan sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru bagi masyarakat. Fungsi komisaris bursa adalah sangat penting terutama dalam mengawasi pelaksanaan fungsi bursa dalam rangka terselenggaranya kegiatan perdagangan yang tertib dan waiar. Oleh karena itu Bapepam memandang perlu untuk mengingatkan yang bersangkutan agar berhati-hati dalam melakukan kegiatan yang dapat mengurangi kredibilitas Bursa Efek dan Pasar Modal.

Berdasarkan penelitian Bapepam, PT Bank Mashill Utama telah terlambat melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah terjadinya peristiwa material sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peristiwa material yang dimaksud adalah adanya keputusan Sdr. Jensen Kohardjo, Direktur PT Bank Mashill Utama, sekaligus Komisaris PT Sumatra Central Prima untuk menyampaikan order jual atas saham PT Bank Mashill Utama yang dimiliki oleh PT Sumatra Central Prima melalui PT Surya Dumai Sekurindo.

Dengan memperhatikan besarnya transaksi saham yang dilakukan oleh PT Sumatra Central Prima dan kedudukan Sdr.Jensen Kohardjo selain sebagai Komisaris PT Sumatra Central Prima dan sebagai Direktur PT Bank Mashill Utama, sudah seharusnya yang bersangkutan memberitahukan kepada seluruh Direksi PT Bank Mashill Utama dan Bapepam serta mengumumkannya kepada publik selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua, mengingat transaksi yang akan dilakukan tersebut merupakan informasi penting bagi para pemodal. Keterlambatan dimaksud mencapai masa 7 (tujuh) hari. Terhadap keterlambatan tersebut, Bapepam memutuskan untuk mengenakan denda sebesar Rp 7 juta.

Bapepam juga telah melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan terjadinya perdagangan orang dalam. Penelitian diarahkan kepada transaksi yang dilakukan oleh orang dalam PT Bank Mashill Utama, yaitu Sdr. A.T Windoe, Presiden Direktur PT Bank Mashill Utama, Sdr. Leo Yasin Satiadi, Direktur PT Bank Mashill Utama, dan PT Sumatra Central Prima yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Jensen Kohardjo yang pada saat yang sama merangkap sebagai Komisaris PT Sumatra Central Prima dan Direktur PT Bank Mashill Utama. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, Bapepam berkesimpulan bahhwa transaksi yang dilakukan oleh Sdr. A.T Windoe tidak termasuk katagori perdagangan orang dalam mengingat transaksi yang dilakukan adalah setelah tanggal 10 April 1996 dimana informasi mengenai transaksi tersebut telah tersedia untuk umum dan jumlah yang ditransaksikan tidak material.

Selanjutnya transaksi yang dilakukan oleh Sdr.Leo Yasin Satiadi jumlahnya juga tidak material dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengetahui sebelumnya bahwa pemegang saham utama akan melakukan penjualan saham yang dimilikinya.Sedangkan terhadap transaksi saham yang dilakukan oleh PT Sumatra Central Prima selaku orang dalam PT Bank Mashill Utama, ditemukan adanya pelanggaran atas ketentuan perdagangan orang dalam. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penjualan saham oleh pemegang saham utama PT Bank Mashill Utama, apalagi pada saat yang bersamaan Direksi PT Bank Mashill Utama juga melakukan penjualan saham PT Bank Mashill Utama, merupakan informasi yang penting bagi pemodal yang dapat mempengaruhi keputusan investasinya. Dengan demikian informasi tersebut adalah informasi yang bersifat material dan perlu diungkapkan sebelum transaksi dilaksanakan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka Bapepam memutuskan untuk mengenakan sanksi berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal. Pengenaan sanksi dimaksud adalah sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500 juta kepada PT Sumatra Central Prima.

Di samping penelitian terhadap Pihak-.pihak tersebut di atas, Bapepam juga melakukan penelaahan terhadap sistem pengawasan (surveillance system) yana diterapkan oleh PT Bursa Efek Jakarta. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa sistem pengawasan (surveillance system) yang diterapkan oleh PT Bursa Efek Jakarta perlu pembenahan menyeluruh. Hal ini ditunjukkan oleh tidak adanya tindakan PT Bursa Efek Jakarta untuk melakukan penelitian segera setelah adanya indikasi perubahan harga yang luar biasa terutama yang teriadi dari tanggal 1 s/d 9 April 1996. Peningkatan harga yang luar biasa tersebut sudah seharusnya diteliti oleh PT Bursa Efek Jakarta baik melalui permintaan informasi atau penjelasan terhadap direksi Emiten atau Perusahaan Efek yang melaksanakan transaksi, maupun penghentian sementara perdagangan saham PT Bank Mashill Utama untuk mencegah timbulnya permasalahan yang lebih luas. Berdasarkan hal tersebut, Bapepam telah menginstruksikan Direksi PT Bursa Efek Jakarta untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar sistem pengawasan (surveillance system) dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Perlu ditambahkan bahwa dalam hal ditemukan adanya bukti-bukti baru yang berkaitan dengan kasus ini maka tidak tertutup kemungkinan bahwa Bapepam akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sumber : Bapepam, 31 Mei 2006

Mantan Direktur CMNP Diperiksa KPK

Mantan direktur PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), Tito Sulistio, menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama delapan jam. Tito dan dua staf PT CMNP, Huda Nardono dan Vinkan Ayu Wulandari, diperiksa sejak pukul 08.45 WIB hingga pukul 16.20 WIB di Gedung KPK, Kamis (18/5).

Namun, Tito yang saat ini menjabat Direktur Utama Radio Trijaya yang berada di bawah kelompok usaha media MNC milik pengusaha Harytanoe Soedibyo itu menghindar dari wartawan. Ia keluar dari pintu belakang Gedung KPK tanpa sepengetahuan wartawan dan langsung menaiki mobil Nissan Terrano bewarna hitam yang menunggunya. Sedangkan dua staf PT CMNP yang keluar dari pintu depan Gedung KPK, Huda dan Vinkan, sama sekali tidak mau menjawab pertanyaan wartawan.

Pada Mei 1999, Tito Sulistio bersama direktur CMNP lainnya, Teddy Kharsadi, mewakili CMNP dalam transaksi NCD dengan Drosophila Enterprise melalui perantara PT Bhakti Investama, yang keduanya dimiliki oleh Harytanoe Soedibjo. Teddy tidak lagi menjabat direktur CMNP sejak 14 Desember 2000.

CMNP menjual surat berharga dalam bentuk obligasi CMNP II yang dikeluarkan pada 1997 dengan tingkat bunga tetap dan nilai nominal Rp 189 miliar berikut Medium Term Note (MTN) yang dikeluarkan Bank CIC senilai Rp 153,5 miliar. Pembayaran yang diterima oleh CMNP dari Drosophila berupa NCD tanpa bunga yang dikeluarkan oleh PT Unibank senilai 28 juta dolar AS dan akan jatuh tempo pada 9 dan 10 Mei 2002.

Pada 26 September 2001, Unibank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan termasuk dalam Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) menyatakan NCD yang diserahkan kepada PT CMNP telah dilaporkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasonal (BPPN) dalam laporan posisi simpanan dan kewajiban sehingga CMNP memiliki hak tagih atas NCD tersebut.

Namun, pada 29 Januari 2002, BPPN menyatakan rekening NCD Unibank tidak dijamin dan tidak dapat dibayarkan melalui program penjaminan pemerintah karena termasuk dana milik pihak terafiliasi. BPPN juga menyatakan NCD tersebut melanggar ketentuan Bank Indonesia (BI) tentang penerbitan sertifikat deposito oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank. BPPN akhirnya mengumumkan NCD yang diterbitkan Unibank melanggar peraturan perundang-undangan sehingga tidak diakui dan tidak dijamin pembayarannya.

Atas kasus ini, KPK telah meminta keterangan dari dua mantan anggota komisaris CMNP, M Jusuf Hamka dan Shadik Wahono, serta Direktur Utama CMNP, Daddy Hariadi. KPK juga telah meminta keterangan dari pihak Bank CIC dan Unibank.

Sumber : Republika, 19 Mei 2006

Modalnya nama besar Pak Harto

Semua putra-putri Soeharto mempunyai kelompok bisnis. Di bidang-bidang mana saja mereka bermain? Di antara saudara-saudaranya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto paling banyak memiliki perusahaan transportasi dan otomotif. Menurut data yang dimiliki Warta Ekonomi, paling tidak ada 15 perusahaan yang dimilikinya.

Mungkin itu sebabnya dia punya hobi balap mobil. Walaupun yang belakangan ini sering dikomentari secara sinis, sebab tak banyak pengusaha lain yang bisa meluangkan waktu sebanyak Tommy untuk hobinya sementara dia harus mengurusi puluhan perusahaan. Setelah Tommy, putra Pak Harto lainnya yang paling banyak memiliki perusahaan transportasi adalah Sigit Harjojudanto.

Keduanya juga mempunyai arena bermain yang cukup merata di darat, laut, dan udara. Bedanya, Tommy memiliki kasus terkenal dengan Timor alias mobil nasionalnya, sedangkan Sigit relatif jarang dibicarakan. Urutan berikutnya adalah Bambang Trihatmodjo, yang memiliki enam perusahaan juga bermain di darat, laut, dan udara. Akan halnya Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut), hanya memiliki satu perusahaan taksi yang disebutnya PT Citra Transpor Nusantara (Citra Taksi).

Sektor lainnya yang hampir dimiliki secara merata oleh putra-putri Pak Harto ini adalah keuangan dan investasi. Kecuali Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek) dan Ari Harjo Wibowo alias Ari Sigit Soeharto (cucu Pak Harto dari Sigit Harjojudanto), semuanya memiliki perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan investasi ini. Yang paling menonjol adalah Sigit, dengan 11 perusahaan, disusul oleh Bambang (9 perusahaan), Siti Hediati Harijadi alias Titiek Prabowo (8 perusahaan), Tutut (6 perusahaan), dan Tommy (2 perusahaan).
Termasuk yang dimiliki oleh mereka adalah Bank Central Asia (BCA), yang belakangan ini sedang di-rush. Di bank ini, Sigit memiliki 16% saham dan Tutut 14%. Mayoritas saham bank ini dimiliki oleh Sudono Salim (23,16%), Andree Halim (23,15%), serta Anthony Salim (23,15%). Selain BCA, lembaga lain yang dimiliki Sigit adalah PT Asuransi Jiwa Central Asia, Bank LTCB Central Asia, Bank Umum Nasional (dibekukan BPPN), Bank Umum Tugu, Bank Utama, serta beberapa perusahaan lagi

Adapun Titiek, ia dikenal jago dalam bidang keuangan. Bekerja sama dengan profesional Tito Sulistio, dia memiliki perusahaan-perusahaan sekuritas yang cukup punya nama, yakni PT Bhakti Investama dan PT Pentasena Arthasentosa. Di samping itu, dia juga memiliki tiga buah bank, yakni Bank Industri, Bank Putra Sukapura, dan Bank Universal. Perusahaan-perusahaan lainnya yang dimiliki di bidang ini adalah PT Aditya Matra Leasing, PT Gunung Ngadeg Djaja (perusahaan investasi), dan PT Maharani Intifinance.
Lain lagi dengan Mbak Tutut. Mantan Menteri Sosial ini dikenal jago di bidang konstruksi, terutama pembangunan jalan tol. Harus diakui, kinerja salah satu perusahaan milik Mbak Tutut, yakni Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), juga diakui di luar negeri. Beberapa jalan tol garapan CMNP diluar negeri, antara lain: Metro Manila Skyway & Expressway (Filipina) serta Wuchuan-Suixi-Xuwen (Cina). Tak salah kalau di bidang konstraksi Tutut memiliki perusahaan terbanyak dibanding saudara-saudaranya, yakni 12 perusahaan. Berikutnya adalah Bambang dan Tommy, yang sama-sama memiliki 7 perusahaan, lalu Ari Sigit (5 perusahaan), Sigit (2 perusahaan), dan Titiek (l perushaan).
Yang menarik, hampir semua putra-putri Pak Harto ini bergerak di empat bidang, yakni perdagangan, perkebunan, perkaynan (kehutanan), dan properti. Hanya Mamiek yang tidak memiliki perusahaan-perusahaan di keempat bidang tersebut. Untuk perdagangan dan perkebunan, yang paling dominan adalah Tutut (masing-masing 12 perusahaan), perkayuan didominasi Sigit (6 perusahaan), dan properti di-"raja"-i oleh Bambang dengan 7 perusahaan.
Beberapa putra dan cucu Pak Harto juga menjadi tokoh bisnis kontroversial. Beberapa yang menjadi catatan pers adalah pembentukan Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC) oleh Tommy, proyek mobil nasional (Timor) juga oleh Tommy, labelisasi minuman keras (Ari Sigit), Chandra Asri (Bambang Trihatmodio), tata niaga sarang burung walet (Ari Sigit), tata niaga jeruk (Bambang Trihatmodjo), proyek penyeragaman sepatu nasional (Ari Sigit), dan boberapa lagi.
Tipe proyek kontroversial itu berciri pada proyek-proyek yang bersifat penugasan dan kemudahan fasilitas dari pemerintah. Tanpa harus menuduh mereka menggunakan tangan kekuasaan pun, tampaknya proposal mereka terlalu sukar untuk ditolak pemerintah. Bagaimanapun, nama Soeharto merupakan intangible asset yang tidak ternilai harganya. Dengan kata lain, nama ini merupakan modal dasar bagi mereka yang memilikinya dan ingin terjun ke dunia bisnis. DIANTARA PRO DAN KONTRA Tito Sulistio, seorang eksekutif profesional yang dikenal dekat dengan Tutut dan Titiek, tampaknya mempunyai pandangan yang lain di tengah hujan kritik yang sekarang sedang membanjiri putra-putri Soeharto. Menurut Tito, Tutut sebenarnya lebih banyak mempunyai rasa sosial yang tinggi ketimbang ingin mengambil untung sebanyak-banyaknya. "Kadang-kadang kalau sudah saya kalkulasi untung banyak, dia justru menyuruh kita agar mengurangi untungnya, karena menyangkut proyek negara," kata Tito kepada Warta Ekonomi.
Kesan Tito terhadap Titiek, pemilik PT Pentasena Artha sentosa,juga sama baiknya. Bagi Tito yang pernah lama menjadi eksekutif Pentasena ini, Titiek juga bertindak wajar-wajar saja. Demikian juga soal fasilitas. "Kalau kami lebih mudah mendapat akses, itu mungkin saja. Tapi tidak lantas keputusannya otomatis kan?" tambah Tito.
Kesan sebaliknya datang dari Anwar Nasution. Pengajar pada FEUI yang juga kritikus "berani mati" ini justru terang-terangan menuduh putra-putri Soeharto yang mengambil alih hak monopoli dari jasa-jasa publik. "Waktu hearing di DPR, dirut PLN mengatakan bahwa PLN terpaksa membeli listrik lebih mahal dari harga jual, karena dia harus membeli listrik dari salah satu perusahaan milik mereka," ujar Anwar. Begitu juga dengan Pertamina. Menurut Anwar, Pertarnima terpaksa harus membeli minyak dari tiga perusahaan swasta yang sebagian dimiliki putra-putri Soeharto.
Lalu, bagaimana peta bisnis keluarga Soeharto pascareformasi? Tampaknya jawabannya seperti yang sudah disetujui banyak masyarakat reformis, yakni transparansi. Artinya, jangan ada lagi pemasok-pemasok khusus yang justru menyebabkan inefisiensi. Kalau ada proyek, jangan hanya orang-orang tertentu saja yang dilibatkan.
"Tanpa Pak Harto? Yang pasti, kita selama ini selalu bekerja keras dan siap bertanding," kata Tito. Sementara itu, Bimantara, yang sudah gopublic, sebenarnya sudah berkali-kali menjawab pertanyaan seperti itu. "Yang penting, Bimantara dikelola secara profesional. Jadi, bagaimanapun guncanguya negeri kita, pasti tidak akan mempengaruhi jalannya perusahaan kita," ujar Bambang suatu ketika. Begitukah? Waktulah yang akan menjawabnya.